TANJUNG MORAWA, BERSAMACamat Tanjung Morawa, Gontar Syahputra Panjaitan, SSTP, MM, mengultimatum 4 KK warga Desa Dagang Kerawan agar segera membongkar sendiri bangunan rumah tempat usahanya dalam waktu tiga hari.Jika tidak dibongkar dalam waktu yang telah ditentukan itu, maka tim penertiban yang akan membongkarnya secara paksa. Ultimatum itu tertuang dalam surat camat Nomor : 300/1223 tertanggal 10 November 2026 dan menyatakan jika tim penertiban yang melakukan pembongkaran, maka kerugian yang ditimbulkan bukan tanggungjawab tim.Camat Tg Morawa, Gontar Panjaitan,tidak menyebutkan untuk keperluan apa rumah 4 pintu milik warga itu dibongkar. Tapi hari itu kabarnya Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan turun ke Tg Morawa bersama tim termasuk Kadis SDABMBK menarik meteran untuk pembuatan jalan.Kemungkinan perintah pembongkaran tersebut berkaitan dengan pembuatan jalan baru untuk mengurai kemacetan lalu lintas di kota Tg. Morawa.Ke empat warga yang dapat surat ultimatum itu menilai camat TgMorawa termasuk Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan, sudah terbiasa berbuat keresahan bagi warganya. Dan sudah sering melakukan pembongkaran secara paksa terhadap bangunan milik masyarakatnya.Mestinya camat dan bupati melakukan pendekatan dengan warga atas rencana atau tujuannya. Ini kok tiba-tiba mengultimatum rakyatnya segera membongkar rumahnya.Sementara rakyat sudah hampir setengah abad berusaha dan hidup di situ menghidupi anak-anaknya. Warga tidak mengetahui atas dasar apa camat dan bupati mengusir mereka dari situ. Sementara tanah tempat bangunan mereka berdiri bukan tanah Eks HGU PTPN II.Diungkapkan warga, tanah eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan Tg.Morawa yang sempat heboh itu, bukanlah yang mereka tempati. Bupati dan camat Tg Morawa disarankan jangan terlalu gegabah mengusir rakyat dari rumahnya.Rakyat sudah sanga menderita dan susah hidup di zaman sekarang. Janganlah ditambahi lagi, kata mereka. Tanah yang mereka tempati tersebut dulu fidebut-sebut tanah HGU PTPN II, padahal bukan.Luas HGU PTPN II di di Desa Dagang Kerawan itu 75,11 Ha sertifikat Nomor 1 Desa Dagang Kerawan. Tapi PTPN II menguasai lebih dari luas yang tercantum di HGU, yakni 78,16 Ha meliputi tanah -tanah milik rakyat seluas 3 ha lebih.PTPN II mengklaim tanah seluas 3 Ha lebih, padahal di atas tanah tersebut melekat hak-hak masyarakat yang dilindungi Undang-undang Darurat Nomor8 Tahun 1954.Ada 6 orang warga yang memiliki hak atas tanah tersebut masing masing Amat, Amir, Palan, Djosodimejo dan Ibnu. Batas antara tanah yang dikuasai masyarakat dan PTPN II sudah jelas ada tembok pemisahnya, ungkap warga."Kenapa kok seenaknya saja camat TgMorawa mengultimatum warga membongkar sendiri rumahnya dalam waktu tiga hari ini," kesal mereka.Camat Tg Morawa yang baru tiga hari menerima gelar camat terbaik di Deli Serdang, begitu berani dan tega mengusir mereka dan memaksa membongkar rumahnya dengan ancaman.Masyarakat meminta agar camat memberikan masukan positip kepada bupati dalam kasus tanah Desa Dagang Kerawan Tg. Morawa yang tidak kunjung tuntas.Menurut warga yang kena ultimatum, seharusnya pemerintah mengadakan pendekatan sosial kepada masyarakat, berdialog, musyawarah dengan baik. Tidak ujuk-ujuk langsung diultimatum, ini menyakiti hati masyarakat. "Kita yang memilih dia, kita pula yang disakiti," katanya.Masyarakat Deli Serdang banyak yang kecewa atas perilaku bupati yang main bongkar rumah warga seperti di Lubuk Pakam dan Pantai Labu. Kata empat orang warga ini, mereka tidak pernah diberitahu rencana Pemkab di situ. Yang dihadapi masyarakat kecil, kok langsung main ancam, kata mereka. (HB-01)
, harianbersama -