KABANJAHE, BERSAMAAlih-alih menjadi garda terdepan memperjuangkan nasib rakyat yang terpuruk, DPRD Karo justru terkesan menutup mata dan lepas tangan terhadap penderitaan para anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Mega Gotong Royong yang menjadi korban dugaan penggelapan dana simpanan.Kritik tajam ini mencuat menyusul diterbitkannya surat DPRD Kabupaten Karo Nomor: 172/1962/DPRD/X/2026 tertanggal 29 Oktober 2026.Surat yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Beru Tarigan dan ditujukan kepada pemohon/pendamping hukum korban tersebut, terkesan menolak permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP).Pasalnya, dalam surat balasannya, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Karo berdalih bahwa permasalahan dana simpanan tersebut merupakan ranah pribadi/privat dan harus diselesaikan di internal koperasi.DPRD juga berlindung di balik ketentuan Tata Tertib DPRD Nomor 4 Tahun 2025, dengan dalih tidak mempunyai kewenangan mengintervensi jika masalah sudah dibawa ke ranah hukum.Alasan normatif yang dilontarkan DPRD Karo ini sontak memicu ketidakpercayaan publik. Penolakan RDP tersebut dinilai sarat muatan politis dan aroma konflik kepentingan yang kuat.Keengganan pihak legislatif memfasilitasi RDP terduga karena adanya keterlibatan seorang anggota DPRD Kabupaten Karo dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial LS di pusaran kasus tersebut.Sikap lempar handuk ala anggota legislatif ini memperlihatkan kesan adanya upaya sistematis untuk saling melindungi rekan sejawat di gedung dewan, sementara masyarakat kecil yang menjadi korban gigit jari tanpa kejelasan."Kemana lagi masyarakat yang jadi korban mengadu jika wakil rakyat tak lagi berpihak kepada persoalan rakyat," keluh salah seorang perwakilan korban.Penolakan permohonan RDP ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan dan menunjukkan ketidakpahaman legislatif terhadap substansi persoalan.Padahal, dalam surat permohonan RDP yang dilayangkan sebelumnya, pemohon telah secara tegas meminta RDP digelar dengan menghadirkan kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKMKabupaten Karo beserta Kabid Koperasi. Kehadiran pejabat teknis tersebut sangat krusial dan mendesak, mengingat mereka adalah pihak yang paling otoritatif serta lebih mengetahui asas, prinsip, legalitas dan regulasi hukum perkoperasian sesuai undang-undang.Langkah ini ditempuh karena sudah beberapa kali anggota Koperasi Mega Gotong Royong mendatangi kantor Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karo untuk mengadukan nasib mereka, namun tak kunjung mendapatkan solusi ataupun tanggapan yang konkret sesuai tugas pokok dan fungsinya. Celakanya lagi, ketidakpedulian ini tidak hanya ditunjukkan para legislator, tapi juga eksekutif. Para anggota koperasi yang menjadi korban telah berulang kali mendatangi kantor Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karo untuk mengadu dan meminta keadilan. Namun, hingga detik ini tidak ada kejelasan maupun langkah konkret yang diambil.Masyarakat pun mempertanyakan di mana fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang seharusnya melekat pada Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karo dalam mengawasi kesehatan dan legalitas koperasi di Bumi Turang. Pembiaran ini mencerminkan lemahnya negara dalam melindungi hak-hak ekonomi warganya.Melihat carut-marut penanganan kasus yang merugikan masyarakat kecil ini, desakan keras kini diarahkan kepada Bupati Karo, Antonius Ginting.Masyarakat dan pendamping hukum korban mendesak bupati Karo segera turun tangan memberikan solusi nyata dalam menyelesaikan persoalan ini, sebelum masyarakat yang merasa jadi korban menggeruduk kantor bupati.Bupati Karo juga diminta tidak ragu-ragu mengevaluasi kinerja para pejabat di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM yang dinilai tidak kompeten dan mandul dalam menjalankan tugas pengawasan.Jika eksekutif dan legislatif terus bersikap pasif dan tutup mata, maka legitimasi moral pemerintah daerah di mata rakyat Karo akan runtuh total. Keadilan bagi korban KSU Mega Gotong Royong harus segera ditegakkan. (HB/CW-19)
, harianbersama -